Temanggung, 31 Desember 2025 – Tindak lanjut peraturan daerah melalui penyusunan peraturan bupati menjadi fokus dalam workshop kajian peraturan daerah bertajuk “Penguatan Fungsi Pengawasan dalam Rangka Mendorong Tindak Lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung melalui Penyusunan Peraturan Bupati.” Kegiatan ini menghadirkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung untuk mendiskusikan peran pengawasan legislatif dalam mendukung implementasi kebijakan daerah.
Workshop tersebut melibatkan tim dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Desa dan Daerah (Puslitbangda) Universitas Sebelas Maret (UNS), termasuk Arinta Kusumawardhani, S.AB., M.Si., dosen Program Studi D3 Manajemen Administrasi Sekolah Vokasi UNS, yang berperan sebagai moderator sekaligus anggota tim kegiatan. Forum ini juga menghadirkan akademisi Fakultas Hukum UNS sebagai narasumber untuk memberikan perspektif hukum terkait pelaksanaan dan tindak lanjut peraturan daerah.
Pembahasan difokuskan pada pentingnya fungsi pengawasan DPRD dalam mendorong penyusunan peraturan bupati sebagai regulasi pelaksana. Diskusi mencakup keterkaitan antara substansi peraturan daerah, kebutuhan pengaturan teknis, serta koordinasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan.
Melalui sesi pemaparan dan diskusi interaktif, peserta berkesempatan menyampaikan pandangan serta membahas berbagai tantangan dalam menindaklanjuti peraturan daerah. Forum ini sekaligus menjadi ruang pertukaran perspektif antara akademisi dan anggota DPRD mengenai langkah-langkah yang diperlukan agar ketentuan dalam peraturan daerah dapat diimplementasikan secara optimal.
Hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi DPRD Kabupaten Temanggung dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya terkait pemantauan penyusunan peraturan pelaksana. Keberadaan peraturan bupati yang sesuai dengan amanat peraturan daerah menjadi salah satu aspek penting untuk memastikan kebijakan dapat diterapkan secara jelas dan operasional.
